TRAGEDI KERACUNAN SANTRI DI TANGGULANGIN, BUPATI SUBANDI KUMPULKAN 170 KEPALA SPPG SE-SIDOARJO
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO (pojoktv.com) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat merespons insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam serta sejumlah siswa di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi mengumpulkan sebanyak 170 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Dalam pengarahannya, Bupati Subandi menegaskan pentingnya komitmen dan pengawasan dari para ketua SPPG dalam mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kualitas penyediaan makanan sangat bergantung pada ketegasan pengelola di lapangan.
"Bagus dan tidaknya pengelolaan MBG ini tergantung ketua SPPG-nya. Kalau ada bahan baku yang tidak bagus, ya harus berani menolak. Jangan diterima," ujar Subandi di hadapan para Kepala SPPG.
Pemerintah Daerah (Pemda) bersama instansi terkait kini mengintensifkan pendampingan teknis, mulai dari evaluasi kelayakan bahan pangan, standar pengolahan, hingga kelengkapan perizinan operasional guna memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali.
Mengenai kondisi para korban, Subandi memastikan seluruh santri dan siswa yang sempat menjalani perawatan medis telah tertangani dengan baik. Sebagian pasien yang sempat merasakan gejala susulan pada Senin malam juga sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan intensif.
"Tadi malam ada yang baru terasa gejalanya sekitar jam 11 malam dan langsung ditangani. Alhamdulillah, tadi pagi semuanya sudah pulih dan diperbolehkan pulang," jelasnya.
Terkait dengan regulasi dan mekanisme pengawasan program nasional ini, Pemkab Sidoarjo masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Subandi menyebut koordinasi melalui zoom meeting bersama BGN telah dilakukan untuk membahas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kewenangan penuh tetap berada di BGN. Peran Pemda adalah memberikan pendampingan, pengawasan, serta masukan teknis di lapangan. Kita berkolaborasi agar program presiden ini berjalan sukses, aman, dan tepat sasaran di Kabupaten Sidoarjo," pungkas Subandi.