TATA KELOLA PARKIR SURABAYA DIBENAHI, KOMISI A. DPRD MINTA PEMKOT BERTINDAK TEGAS
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
Solusi Digitalisasi dan Penertiban Jukir Liar Jadi Kunci Kondusivitas Surabaya
SURABAYA (pojoktv.com) - Tata kelola perparkiran di Kota Surabaya kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Mulai dari penerapan digitalisasi yang belum maksimal, maraknya juru parkir (jukir) liar, hingga munculnya indikasi keterlibatan oknum aparat dinas terkait.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas sekaligus bijak demi mengantisipasi potensi konflik.
Yona mengakui, program digitalisasi parkir berbasis non-tunai (QRIS) yang dicanangkan Wali Kota Surabaya sebenarnya berniat baik. Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari kata ideal.
"Apa yang menjadi program Pak Wali Kota terkait digitalisasi parkir itu sebuah program yang bagus. Namun memang di dalam perjalanannya banyak dijumpai dinamika, termasuk digitalisasi ini ternyata belum bisa berjalan secara optimal," ungkap Yona.
Ia juga menyoroti kebocoran retribusi akibat transaksi tunai yang masih mendominasi, serta dugaan keterlibatan oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) maupun Satpol PP dalam pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum (TJU).
"Saya juga menjumpai ada jukir yang masih menerima tunai sehingga muncul potensi permasalahan yang sudah dari zaman dulu kala. Termasuk ada indikasi oknum di OPD terkait terlibat, baik di Dishub maupun Satpol PP," tegasnya.
Dinamika ini makin memanas setelah muncul aksi demonstrasi dari para jukir di Balai Kota, yang direspon penolakan keras oleh kelompok masyarakat terhadap jukir liar. Menurut Yona, situasi ini rawan ditunggangi jika tidak segera diredam.
"Saya berharap Pak Wali Kota benar-benar mengambil sikap yang tegas dan bijak. Jika tidak, maka pasti akan berpotensi munculnya konflik horizontal. Nanti justru yang rawan itu ada gesekan-gesekan, dan kalau ditunggangi pihak-pihak tertentu skalanya bisa meluas," paparnya.
Di sisi lain, Yona mendukung tindakan tegas Wali Kota yang mengancam memecat hingga mempidanakan oknum internal Pemkot yang terbukti menerima setoran gelap. Namun, pembenahan eksternal di lapangan dianggap tak kalah mendesak.
Ia meminta Pemkot Surabaya mengutamakan pendekatan persuasif dan merangkul seluruh elemen masyarakat demi menjaga Surabaya tetap aman.
"Harus ada upaya dari Pemkot untuk memberikan edukasi, duduk bersama para kelompok masyarakat. Pak Wali Kota bisa mengurai permasalahan dari beberapa pihak yang mungkin berseberangan. Surabaya milik bersama, kita jaga bersama kondusivitasnya," pungkas Yona.