MERESPONS ANSOR, FRAKSI PAN SIDOARJO SIAP PERJUANGKAN NASIB PENDAMPING DESA DAN TENAGA AHLI
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO (pojoktv.com) - Isu keterlibatan politik dalam tata kelola tenaga pendamping desa memicu dinamika di Kabupaten Sidoarjo. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Sidoarjo menyoroti praktik relokasi pendamping desa sekaligus mengkritisi klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai "Partai Anak Nahdliyin". Menanggapi hal tersebut, Fraksi PAN DPRD Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk mengawal isu tersebut melalui berbagai saluran komunikasi dan pendekatan.
Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mu’minin, menyatakan bahwa klaim kedekatan politik adalah hal yang wajar dalam dinamika pemilu. Namun, ia mengingatkan agar warga Nahdliyin tidak dijadikan sekadar komoditas suara.
"Nahdliyin bukan sekadar suara yang dicari saat pemilu, melainkan masyarakat yang setiap hari ikut membangun bangsa. Kalau mengklaim sebagai 'Partai Anak Nahdliyin', tentu harus dibuktikan dengan keberpihakan dan kerja nyata," ujar Choirul.
Choirul menyoroti praktik relokasi pendamping desa yang dinilainya rawan ditumpangi kepentingan politik. Mengingat peran strategis pendamping desa dalam mengawal pembangunan tingkat tapak, Ansor Sidoarjo menuntut agar kebijakan mutasi dilakukan secara transparan berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan kedekatan politik.
"Pendamping desa bekerja langsung di tengah masyarakat. Kebijakan relokasi harus objektif, transparan, dan tidak boleh meninggalkan rasa ketidakadilan," tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, memberikan klarifikasi terkait ranah kebijakan sekaligus menegaskan langkah-langkah yang akan ditempuh partainya. Bangun menjelaskan bahwa secara teknis kewenangan regulasi, evaluasi, hingga relokasi Pendamping Desa maupun Tenaga Ahli (TA) Kabupaten merupakan ranah kementerian terkait.
Meski demikian, Bangun menegaskan bahwa PAN tidak akan tinggal diam dan siap menjembatani aspirasi para pendamping desa serta para tenaga ahli di daerah.
"Pihaknya akan melakukan berbagai upaya, baik melalui jalur pendekatan secara politik maupun pendekatan komunikasi lainnya. Langkah ini penting agar para Pendamping Desa maupun Tenaga Ahli di tingkat Kabupaten tetap mendapatkan kepastian kerja yang adil, profesional, dan kondusif dalam mengawal pembangunan desa," ujar Bangun.
Mengenai klaim "Partai Anak Nahdliyin", Bangun menyambut baik masukan dari Ansor Sidoarjo sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Menurutnya, hubungan PAN dengan warga Nahdliyin dibangun atas dasar kemitraan strategis dan kerja-kerja nyata di masyarakat.
"Kritik dan masukan dari rekan-rekan Ansor tentu menjadi evaluasi yang sangat baik bagi kami. Komitmen kami tetap sama, yaitu memastikan bahwa keberadaan kader-kader muda dan tenaga profesional di lapangan mendapat pengayoman dan keadilan," pungkasnya.
Dengan adanya tanggapan dan komitmen dari kedua belah pihak, dinamika tata kelola pendamping desa serta relasi politik lokal di Sidoarjo diharapkan tetap berjalan dalam koridor profesionalisme dan komunikasi yang sehat.