MUKTAMAR KE-35 NU MEMANAS, DEMO RICUH WARNAI SIDANG PLENO DI JOMBANG
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
JOMBANG (pojoktv.com) - Tensi politik di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang mendadak memanas, Minggu (30/8/2026). Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa hingga terlibat kericuhan di luar Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said tempat dilaksanakannya Sidang Pleno IV.
Massa yang memprotes keras dinamika sidang pleno tersebut mencoba merangsek masuk ke area dalam gedung pada pukul 12.45 WIB. Aksi saling dorong tak terelakkan saat barisan pengamanan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menahan laju massa di barikade luar arena.
Protes keras ini dipicu oleh keputusan Sidang Komisi Organisasi yang dinilai menganulir pencalonan KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.
Salah satu orator aksi, Muhammad Akbar Jadi, menyatakan bahwa forum sidang pleno di dalam gedung telah menjalankan aturan yang membatasi langkah sejumlah figur potensial, khususnya Gus Yusuf.
"Kami menganggap forum di dalam sidang berlaku tidak adil. Kami berharap kiai-kiai sepuh turun tangan mengevaluasi pimpinan sidang dan mencabut keputusan yang mengganjal calon Ketum PBNU," tegas Akbar di lokasi kejadian.
Akbar menyoroti aturan perihal masa iddah politik serta syarat riwayat kepengurusan struktural di level PCNU, PWNU, PBNU, maupun badan otonom. Aturan tersebut dinilai mendiskualifikasi kiai pengasuh pesantren yang tidak terdaftar di struktur formal.
"Beliau (Gus Yusuf) adalah pimpinan pondok pesantren NU. Pengurus bisa saja hasil titipan, tetapi pimpinan pesantren sudah jelas mendedikasikan hidupnya melahirkan kader-kader NU. Keliru jika cara pandangnya dibatasi hanya karena tidak pernah masuk pengurus struktural," lanjutnya.
Pengamanan Diperketat Jelang Agenda Krusial
Hingga Minggu siang pukul 14.20 WIB, massa masih bertahan dan melakukan aksi mimbar bebas di luar gedung GSG KH Hasbullah Said. Di sisi lain, jajaran Banser dan petugas pengamanan ekstra memperketat perimeter lokasi.
Kericuhan ini terjadi persis menjelang agenda krusial Sidang Pleno V yang dijadwalkan menetapkan Rais Aam PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) serta pemilihan Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat berikutnya.