Pj Sekda dan Ketua DPRD Sidoarjo Soroti Tingkat Pengangguran Terbuka, Dorong Penguatan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Disabilitas
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO,(PojokTv.com)-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayahnya. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan bursa kerja (job fair) guna mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak industri.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sidoarjo, Muhamad Ainur Rahman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan perusahaan dengan angkatan kerja lokal.
"Kegiatan seperti ini nantinya menjadi sebuah prototipe bagaimana cara menekan angka pengangguran dan juga menumbuhkan sinergi yang baik antara penyedia pekerjaan dan para pencari kerja," ujar Ainur Rahman saat ditemui di lokasi kegiatan, Selasa (3/11).
Ia mengakui bahwa tantangan pengangguran di Sidoarjo masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk pendatang dari luar daerah yang turut menyumbang angka pencari kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan peran forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang rutin digelar setiap tiga bulan sekali guna membangun komunikasi dua arah antara industri dan pemerintah.
Terkait pemenuhan hak kelompok rentan, Pemkab Sidoarjo memastikan regulasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas terus dikawal. Sesuai aturan yang berlaku, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas, sementara instansi pemerintah sebesar 2%. "Kami juga melakukan pendampingan sekaligus meningkatkan kompetensi rekan-rekan disabilitas agar siap diserap dunia kerja," tambahnya.
DPRD Dorong Job Fair Berbasis Kecamatan dan Prioritas Pekerja Lokal
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasiq, memaparkan bahwa TPT Sidoarjo saat ini berada di angka 5,75%. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut dinilai masih relatif tinggi dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tajam hingga tingkat akar rumput.
"Harapan kami, gerakan bursa kerja ini harus lebih dipertajam sampai ke tingkat yang lebih detail, misalnya berbasis kecamatan. Perusahaan-perusahaan di tingkat kecamatan dapat dikoordinasikan untuk membuat kegiatan penempatan kerja skala mikro, sehingga pelamarnya merupakan warga di sekitar wilayah industri tersebut," tegas Abdillah Nasiq.
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah lokal ini tidak hanya berdampak pada penurunan pengangguran, tetapi juga berpotensi mengurai kemacetan lalu lintas serta menekan emisi gas buang kendaraan karena jarak tempuh pekerja yang lebih dekat.
Berdasarkan data evaluasi dewan, proporsi penyerapan tenaga kerja di Sidoarjo saat ini masih berada di angka 45% pekerja lokal berbanding 55% pekerja luar Sidoarjo. Oleh karena itu, DPRD mendesak pihak industri agar memiliki komitmen kuat mengutamakan tenaga kerja lokal.
Menanggapi keluhan dari sebagian pengusaha terkait etos kerja tenaga kerja lokal yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding pekerja luar daerah, Abdillah menilai hal tersebut dapat diselesaikan melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan yang tepat.
"Perusahaan tentu punya kualifikasi teknis tertentu, baik untuk tenaga kasar maupun terampil. Saya yakin pekerja lokal jika diberikan pemahaman yang bagus, dilatih, dan dididik, akan mampu memenuhi standar industri," pungkasnya.
Selain isu penyerapan tenaga kerja lokal, DPRD Sidoarjo juga berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi regulasi perlindungan dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas agar aturan yang ada benar-benar berjalan optimal di lapangan.