PEMKAB SIDOARJO DAN KEMENTERIAN PUPR PACU PERCEPATAN PROSEDUR DAN PEMBEBASAN LAHAN FLYOVER GEDANGAN

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

SIDOARJO,(PojokTv.com)-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan rencana strategis pembangunan jalan layang (Flyover) Gedangan. Proyek infrastruktur berskala besar ini diproyeksikan menjadi solusi permanen untuk mengurai simpul kemacetan kronis yang telah bertahun-tahun mengular di kawasan perlintasan sebidang kereta api dan persimpangan arteri utama penghubung Surabaya–Sidoarjo.
Seiring peningkatan volume kendaraan harian di koridor utama Jawa Timur tersebut, keberadaan Flyover Gedangan dinilai sudah sangat mendesak. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali kini difokuskan pada pemenuhan kelengkapan dokumen teknis, penetapan lokasi, serta skema pembebasan lahan warga yang terdampak proyek.
Bupati Subandi Tegaskan Komitmen Pemkab Sidoarjo dalam Pembebasan Lahan
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan awal hingga pelaksanaan fisik Flyover Gedangan. Ia menyebut bahwa kemacetan di persimpangan Gedangan bukan lagi sekadar hambatan lalu lintas biasa, melainkan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat karena membuang banyak waktu dan energi.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama tim BBPJN dan jajaran OPD teknis, Subandi menginstruksikan percepatan validasi data peta bidang tanah agar proses ganti rugi atau ganti untung bagi pemilik lahan dapat berjalan lancar tanpa sengketa hukum.
"Pembangunan Flyover Gedangan ini merupakan kebutuhan vital yang sudah sangat mendesak. Setiap hari, ribuan kendaraan terjebak antrean panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari saat kereta api melintas. Pemkab Sidoarjo mendukung penuh skema pembebasan lahan ini. Kami ingin memastikan hak-hak warga terdampak terpenuhi secara adil dan transparan sehingga proses konstruksi fisik bisa segera dieksekusi," tegas Subandi.
Lebih jauh, Subandi menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo juga telah mengantisipasi dampak kemacetan yang berpotensi memuncak saat pengerjaan fisik bangunan dimulai. Penyiapan jalan-jalan alternatif di sekitar kawasan Gedangan terus dimatangkan melalui program pemeliharaan berkala dan perbaikan peninggian jalan.
"Kami sudah minta Dinas PU BMSDA dan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi menyiapkan rekayasa lalu lintas serta mengondisikan ruas-ruas jalan alternatif. Jangan sampai saat pemancangan tiang beton dimulai, arus kendaraan melumpuhkan perekonomian warga. Semua simulasi pengalihan arus harus siap sejak awal," imbuhnya.
Dinas PU BMSDA Sidoarjo Fokus Relokasi Utilitas dan Penataan Kawasan
Dari sisi teknis pengerjaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Mahmud, menjelaskan skema pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pihak Kementerian PUPR akan bertanggung jawab penuh atas penganggaran dan pengerjaan konstruksi fisik bangunan flyover melalui APBN, sementara Pemkab Sidoarjo memegang tanggung jawab pada pembebasan lahan serta penataan jaringan utilitas.
"Prosedur pembangunan flyover ini membagi peran secara jelas. Pemkab Sidoarjo fokus pada proses pengadaan tanah, koordinasi penetapan lokasi, hingga relokasi jaringan utilitas publik yang melintas di sepanjang koridor Jalan Raya Gedangan. Jaringan seperti pipa air minum PDAM, kabel listrik PLN, hingga saluran telekomunikasi bawah tanah harus dipindahkan terlebih dahulu," pemaparan Muhammad Mahmud.
Mahmud mengungkapkan, keberadaan jaringan utilitas skala besar di kawasan Gedangan menjadi salah satu tantangan teknis tersendiri. Namun, dengan koordinasi yang intensif bersama para pemilik jaringan, pemindahan utilitas dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat sekitar.
"Kami menargetkan penataan utilitas dan sosialisasi pembebasan lahan selesai sesuai tenggat waktu yang disepakati. Setelah pembebasan tanah tuntas dan lahan diserahterimakan secara bersih (clean and clear) kepada Kementerian PUPR, maka tender fisik konstruksi dapat langsung dimulai. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Sidoarjo agar proyek strategis ini berjalan tanpa kendala," tambahnya.
Camat Gedangan Siap Fasilitasi Sosialisasi dan Pendataan Warga
Sementara itu, jajaran Pemerintah Kecamatan Gedangan menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga pemilik lahan maupun pelaku usaha di sepanjang koridor proyek.
Camat Gedangan, ,Widia Helita, S.STP., M.M mengungkapkan bahwa,pihak kecamatan telah membentuk tim pendampingan untuk membantu kelancaran proses verifikasi berkas kepemilikan tanah dan bangunan warga.
"Sebagai wilayah yang menjadi lokasi utama pembangunan, kami di tingkat kecamatan terus mengawal proses sosialisasi secara humanis kepada masyarakat. Pendataan awal dan pemetaan persil lahan yang terkena dampak terus kami matangkan bersama tim appraisal dan dinas teknis agar informasi yang diterima warga akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujar Widia Helita, S.STP., M.M.
Widia Helita,meyakini bahwa sebagian besar masyarakat Gedangan menyambut baik rencana pembangunan flyover ini, mengingat tingginya kerugian waktu yang dialami warga akibat kemacetan harian.
"Warga pada dasarnya sangat merindukan kelancaran lalu lintas di Gedangan. Kehadiran flyover ini tidak hanya akan mengurai titik simpul kemacetan di perlintasan sebidang, tetapi juga akan mendongkrak nilai ekonomi kawasan, mempercepat akses logistik menuju bandara maupun kawasan industri, serta memberikan kenyamanan bagi mobilitas masyarakat luas," tandasnya.
Multiplayer Effect Bagi Pertumbuhan Ekonomi Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis bahwa keberadaan Flyover Gedangan kelak akan melengkapi keberhasilan proyek-proyek pelebaran jalan dan flyover lain yang telah beroperasi, seperti Flyover Krian dan Flyover Aloha (Djuanda).
Terhubungnya jaringan jalan layang modern ini diproyeksikan dapat menekan biaya logistik angkutan barang, memicu munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sidoarjo tengah dan utara, serta menegaskan posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga utama perekonomian Jawa Timur yang ramah investasi dan terintegrasi secara infrastruktur.

