PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemkab Sidoarjo
Pendidikan/Detail Berita

GEDUNG TK DHARMA WANITA KARANGPURI DIBONGKAR DEMI KDKMP, SISWA BELAJAR DI BALAI DESA

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Mujianto Primadi•Senin, 24 Agustus 2026 | 06:21 WIB•171 kali dibaca

​SIDOARJO (pojoktv.com) – Kegiatan belajar mengajar anak-anak TK Dharma Wanita Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, terpaksa dipindahkan ke Balai Desa Karangpuri. Langkah ini diambil setelah gedung sekolah mereka dibongkar untuk memberi jalan bagi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

​Perpindahan lokasi yang berlangsung sejak akhir Desember 2025 ini berdampak langsung pada kenyamanan serta keleluasaan aktivitas para siswa.

​Fasilitas Terbatas dan Ruang Belajar Sempit

​Kepala TK Dharma Wanita Karangpuri, Nur Aini, menjelaskan bahwa pihak sekolah terpaksa memanfaatkan fasilitas balai desa—seperti ruang dapur dan ruang ketua BPD—sebagai kelas sementara karena belum tersedianya bangunan pengganti.

​Ukuran Ruangan:

Luas area belajar saat ini hanya separuh dari kelas semula, sehingga membatasi pergerakan siswa.

​Fasilitas Bermain:

Sejumlah sarana dan alat permainan edukatif tidak dapat dipindahkan, yang mengakibatkan aktivitas fisik dan tumbuh kembang anak tidak dapat berjalan maksimal.

​Kondisi Bangunan Lama: Sebelum dikosongkan pada akhir tahun 2025, gedung lama telah mengalami kerusakan parah yang diperburuk oleh pemancangan betonisasi jalan di sekitarnya.

​Kritik dan Sorotan Akademisi/LSM

​Proses pembongkaran gedung sekolah ini mendapat tanggapan serius dari Koordinator Center for Participatory Development (CePAD), Kasmuin. Ia menekankan beberapa poin penting mendesak terkait pemenuhan hak pendidikan anak:

​Pentingnya Sosialisasi Dini:

Pemerintah desa seharusnya berkoordinasi dan bersosialisasi secara terbuka dengan pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat sebelum membongkar fasilitas publik.

​Pemenuhan Hak Anak: Pembangunan infrastruktur seperti KDKMP tidak boleh mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman.

Solusi Kongkret: Pemerintah desa didesak segera menyiapkan jaminan dan kejelasan mengenai fasilitas pendukung maupun pembangunan gedung pengganti agar proses belajar tidak terganggu dalam jangka panjang.