Dinilai Cederai Visi "Wong Cilik", CaKra MUDA Desak PDIP Evaluasi Wali Kota Eri Cahyadi
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SURABAYA,(PojokTv.com)- Kebijakan penertiban bangunan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Surabaya kini berbuntut pada desakan evaluasi politik. Organisasi CaKra MUDA Indonesia secara terbuka meminta DPD hingga DPP PDI Perjuangan mengevaluasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang dinilai menerapkan kebijakan kontradiktif dengan garis perjuangan partai pengusungnya.
Founder CaKra MUDA Indonesia, Abdul Aziz, menilai penertiban di berbagai kawasan Surabaya mengabaikan nasib rakyat kecil karena tidak disertai relokasi maupun solusi ekonomi yang konkrit.
"PDI Perjuangan itu identik membela wong cilik. Namun, kebijakan Wali Kota Surabaya saat ini justru bertolak belakang—ditertibkan tanpa ada solusi," tegas Abdul Aziz usai mendatangi Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Selasa (3/11/2026).
Aksi protes ini sebelumnya diawali dengan pembentangan banner di sejumlah titik strategis kota sejak akhir pekan lalu. CaKra MUDA mendesak DPRD Surabaya dan PDI Perjuangan segera mengambil sikap tegas agar citra partai tidak tergerus oleh eksekusi kebijakan Pemkot yang terkesan represif.
Meski mendukung penegakan Perda dan fungsi drainase, CaKra MUDA menegaskan bahwa kepatuhan aturan tidak boleh mengorbankan mata pencaharian warga. Dalam waktu dekat, konsolidasi aktivis dan mahasiswa akan digalang untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD PDIP Jatim guna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepemimpinan Eri Cahyadi.