​MALANG ,( PojokTv.com )-Pemerintah Kabupaten Malang mengambil langkah tegas dalam merombak budaya kerja birokrasi. Sebanyak 21 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN)mencakup PNS dan PPPK didorong untuk tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kokoh melalui internalisasi konsep kesalehan diri, sosial, hingga organisasi.

​Penekanan ini mengemuka dalam kegiatan pembinaan integritas yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (29/10). Di hadapan ratusan peserta luring dan ribuan lainnya yang memantau secara daring, Lathifah mengingatkan bahwa sumpah jabatan dan pakta integritas bukan sekadar pajangan di atas kertas, melainkan janji suci yang menuntut pembuktian nyata.

​Bagi Pemkab Malang, integritas bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mendesak demi memulihkan dan menjaga kepercayaan publik. Lathifah secara tegas mewanti-wanti para pegawai untuk menjauhkan diri dari praktik penyimpangan sekecil apa pun, termasuk budaya menerima gratifikasi yang kerap menciderai esensi pelayanan masyarakat.

​“ASN tidak cukup hanya tahu aturan. Integritas diukur dari seberapa jujur mereka memegang amanah, berani menolak godaan, dan bertanggung jawab penuh pada tugasnya,” ujar Lathifah.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto, M.P., menyoroti bahwa kualitas intelektual dan kemampuan teknis seorang birokrat akan kehilangan makna jika rapuh secara moral. Menurutnya, transformasi budaya kerja wajib dimulai dari kesadaran individu (self-correction).

​“Ketika fondasi pribadi sudah beres, otomatis akan memancarkan hubungan sosial yang sehat dan bermuara pada kultur organisasi yang bersih,” ungkap Tomie. Ia juga menegaskan pentingnya keberanian moral di kalangan birokrat untuk bersikap tegas terhadap intervensi atau permintaan di luar ketentuan. "Kita harus berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai kewenangan," tegasnya.

​Sorotan tajam turut diarahkan pada gaya kepemimpinan di tiap perangkat daerah. Tomie mengingatkan bahwa instruksi lisan saja tidak akan cukup mengubah wajah birokrasi tanpa adanya keteladanan nyata dari para pimpinan di garda terdepan.

​Untuk memastikan kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang habis di ruang seminar, Pemkab Malang menyiapkan langkah lanjutan yang lebih konkret. Bappeda dilibatkan langsung untuk merancang instrumen pemantauan (monitoring), guna mengevaluasi sejauh mana materi pembinaan ini benar-benar terimplementasi dalam etos kerja harian para abdi negara.

​Melalui sinergi antara pendekatan moral yang turut menghadirkan tokoh agama KH Sobri dari Al-Ihsan dan pengawasan sistemik, Pemkab Malang optimis mampu melahirkan birokrasi yang responsif, bersih dari penyimpangan, dan berorientasi penuh pada kualitas pelayanan publik.