Target Parkir Digital Anjlok dan Pinjaman Rp1,3 T Dipertanyakan, Fraksi PKS Beri Catatan Merah Pemkot Surabaya
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SURABAYA ,(PojokTv.com)-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya mencecar jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Sejumlah poin krusial menjadi sorotan tajam, mulai dari rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun, stagnasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kinerja retribusi parkir digital yang dinilai memprihatinkan.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan penyusunan postur anggaran tidak boleh hanya menjadi formalitas akumulasi angka, melainkan harus berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung bagi warga kota.
Sinyal Bahaya Pinjaman Rp1,3 Triliun
Rencana Pemkot Surabaya mengantongi pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun pada TA 2027 memicu peringatan keras dari legislatif. PKS mendesak eksekutif mengedepankan asas kehati-hatian dengan mengkalkulasi ulang rekam jejak utang sebelumnya serta kapasitas riil keuangan daerah untuk melunasi cicilan.
"Fraksi PKS tidak ada henti-hentinya mengingatkan berkaitan dengan pinjaman senilai Rp1,3 triliun di tahun 2027 agar memperhatikan asas kehati-hatian, dengan melihat realisasi pinjaman daerah tahun sebelumnya serta kemampuan pembayaran cicilan utang," tegas Aning di hadapan forum rapat.
PKS juga menuntut transparansi total pembiayaan daerah sesuai amanat Pasal 70 PP Nomor 1 Tahun 2024 melalui publikasi berkala kepada publik. Selain itu, Aning menyentil pola perencanaan APBD agar tidak terjebak tren instan.
"RKPD 2027 tidak hanya berkutat menjawab masalah viral, tetapi harus berbasis evidence, bukti, data, dan dampak yang betul-betul dirasakan masyarakat," cetusnya.
Soroti Parkir Digital dan Kebocoran Potensi Pajak
Dari sektor penerimaan, PKS mempertanyakan target pajak daerah 2027 yang hanya merayap naik 1,41 persen dibanding APBD Perubahan 2026. Kelemahan fungsi pengawasan dinilai menjadi celah utama belum optimalnya PAD. Dari total 4.396 objek pajak, sebanyak 1.590 objek atau sekitar 48 persen tercatat belum tersentuh pengawasan (tax surveillance).
Kinerja retribusi parkir berlangganan/digital pun tak luput dari evaluasi total. Dari target realistis Rp73 miliar, realisasi yang terkumpul baru menyentuh angka Rp18 miliar.
Di sisi lain, apresiasi diberikan atas lonjakan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hingga mencapai Rp230 miliar (naik 15,79 persen), disertai dorongan pembenahan tata kelola BUMD secara menyeluruh.
Pangkas Belanja Rp255 Miliar, Sektor Publik Dilarang Terdampak
Terkecuali alokasi belanja daerah yang mengalami penyusutan sekitar Rp255 miliar dari APBD-P 2026, PKS memberikan garis tegas agar efisiensi tersebut tidak menggerus alokasi mandatory di sektor vital, seperti:
Pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat
Program perlindungan sosial bagi warga miskin
Pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan lingkungan
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni tersebut menandai dimulainya fase krusial pembahasan anggaran. Tanggapan resmi dan jawaban Wali Kota Surabaya atas pemandangan umum seluruh fraksi dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna berikutnya, Rabu (30/9/2026).