​SIDOARJO,(PojokTv.com)- Manuver strategis digeber Pemkab Sidoarjo demi mereduksi celah anomali di sektor tata kelola internal. Menggandeng Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Inspektorat Daerah Sidoarjo resmi mendelegasikan 30 personil aparatur andalannya untuk mengabsorpsi esensi hukum pidana komprehensif dalam program akselerasi kompetensi yang dihelat 26–30 Oktober 2026.

​Berpusat di Kampus Badan Diklat Kejagung, Jalan Saco, Ragunan, Jakarta Selatan, bidikan utama dari program ini sangat rigid: mengeliminasi paradigma pengawasan usang yang terjebak pada witch-hunt (cari-cari kesalahan), dan mengalokasikannya secara presisi pada instrumen preventif-korektif.

​Bupati Sidoarjo Subandi, saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa esensi pengawasan internal modern harus bertransformasi menjadi katalisator perbaikan sistem, bukan sekadar instrumen menghakimi.

​“Pengawasan jangan hanya berorientasi pada mencari kesalahan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan,” tandas Subandi, Selasa (27/10/2026).

​Melalui kawah candradimuka bersama Kejagung ini, para punggawa APIP didorong memiliki kapasitas diskresi analitik yang tajam. Mereka dituntut mampu memetakan secara presisi: mana ranah deviasi administratif murni yang cukup diakselerasi via pembinaan tata kelola, dan mana titik krusial yang sudah melintasi koridor hukum pidana untuk dikoordinasikan secara linier dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

​Senada dengan visi daerah, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., yang secara resmi membuka diklat pada Selasa (27/10/2026), memaparkan urgensi reposisi mindset pengawas birokrasi. Menurutnya, metrik keberhasilan institusi pengawas tidak lagi relevan jika diukur semata dari tebal-tipisnya bundel temuan pelanggaran.

​“Keberhasilan pengawasan tidak cukup dilihat dari banyaknya temuan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pengawasan tersebut dapat mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem, dan mendorong aparatur untuk bekerja secara jujur serta bertanggung jawab,” tegas Harli.

​Lebih jauh, Harli mewanti-wanti agar jajaran APIP senantiasa memegang teguh poros independensi dan objektivitas. Setiap instrumen penilaian wajib berpijak mutlak pada fakta yuridis dan regulasi valid, menghadirkan output yang solutif alih-alih sekadar finger-pointing.

​Selama lima hari intensif, kontingen Sidoarjo digembleng materi esensial mulai dari doktrin hukum pidana materiel-formil, diseksi hasil pengawasan, formulasi rekomendasi perbaikan berbasis risiko, hingga protokol eskalasi penanganan lintas institusi bersama APH.

​Dengan sinergi lintas institusi ini, Pemkab Sidoarjo memproyeksikan lahirnya eskalasi mutu pengawasan internal yang berintegritas tinggi—memastikan setiap rupiah anggaran dan kebijakan publik di Delta terproteksi dari distorsi, serta berjalan di atas rel akuntabilitas mutlak.