Bupati Sidoarjo Pangkas Iuran Pedagang CFD Jadi Rp5.000, Tekankan Ruang Publik Bukan Ajang Bisnis
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO,(Pojoktv.com)-Angin segar bagi para pelaku usaha UMKM di kawasan Car Free Day (CFD) Alun-Alun Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengambil langkah tegas memangkas biaya pungutan lapak pedagang kaki lima (PKL) secara drastis, dari yang semula mencekik di angka Rp15.000 hingga Rp20.000, kini ditekan menjadi hanya Rp5.000 per kegiatan.
Instruksi tersebut ditegaskan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (01/10/2026). Pihaknya mengingatkan bahwa esensi dasar CFD adalah ruang publik inklusif bagi masyarakat, bukan ajang pengerukan keuntungan bisnis semata.
"Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan. Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," ujar Subandi.
Skema Alokasi Transparan
Dalam formulasi anyar yang dirancang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, pemangkasan tarif Rp5.000 tersebut dipilah secara presisi untuk efisiensi operasional tanpa membebani modal harian pedagang kecil:
- Rp2.000: Dialokasikan penuh untuk operasional paguyuban pedagang.
- Rp3.000: Disalurkan khusus untuk mendukung pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah kawasan.
Sebelumnya, pengurus Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) mengklaim tarif Rp15.000–Rp20.000 ditarik untuk mencakup biaya kebersihan hingga dana sosial anggota. Namun, Pemkab Sidoarjo menilai nominal tersebut terlampau membebani margins usaha mikro.
Sisi Lain CFD: Sampah Melimpah & Kerusakan Fasum
Di balik geliat ekonomi yang masif, gelaran CFD Sidoarjo menyimpan tantangan ekologis dan infrastruktur yang tak kalah serius. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo mencatat animo pengunjung mencapai 18.030 orang dalam sekali gelaran.
Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, membeberkan bahwa penanganan kebersihan saat ini mengandalkan 44 personel di 44 titik strategis Alun-Alun dan sekitarnya, didukung 4 unit dump truck. Sampah dialihkan ke TPS3R Cemengbakalan dengan taksiran biaya olah Rp5.000 per unit sampah terproses.
Guna menekan lonjakan lonjakan volume pedagang yang berpotensi merusak lingkungan, DLHK telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMK Sidoarjo untuk menerapkan zonasi pembatasan serta sistem karcis resmi.
Tidak hanya urusan sampah, evaluasi Pemkab Sidoarjo turut menyoroti kerugian akibat kerusakan fasilitas umum (fasum) yang menembus angka Rp36,6 juta. Rinciannya mencakup:
- Median Jalan Ahmad Yani: Kerusakan tanaman/infrastruktur mencapai Rp28,5 juta.
- Median Jalan Gubernur Suryo: Kerusakan tercatat Rp8,1 juta.
- Fasilitas Publik: Lonjakan kapasitas dan kondisi overload pada toilet umum.
Sebagai langkah mitigasi darurat, petugas di lapangan telah mensterilkan median jalan menggunakan garis polisi (police line) untuk menghalau pijakan pengunjung maupun okupasi lapak liar.
Dilema Pedagang Menjelang Ramadan
Di luar isu iuran dan kebersihan, perwakilan Pedalindo menyuarakan kecemasan terkait keberlangsungan usaha mereka menyambut bulan suci Ramadan. Penghentian total kegiatan CFD selama puasa—serta opsi relokasi ke area Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti sepi pembeli pada tahun lalu—menjadi persoalan krusial.
Para pelaku UMKM berharap Pemkab Sidoarjo melahirkan formula relokasi atau skema berjualan yang lebih strategis agar perputaran ekonomi pedagang kecil tetap terjaga selama Ramadan.