SIDOARJO SEPAKATI DEKLARASI PENGELOLAAN MANGROVE BERKELANJUTAN DI UNIVERSITAS INDONESIA
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO ,POJOKTV.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempertegas komitmennya dalam memperkuat taraf ekonomi dan kemandirian masyarakat pesisir. Bersama jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota Pantura Jawa, Pemkab Sidoarjo menyepakati langkah strategis pengelolaan ekosistem mangrove yang berfokus pada keberlanjutan dan nilai ekonomi bernilai tambah.
Konsensus tersebut ditandai melalui pembacaan deklarasi bersama dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Langkah kolaboratif ini dirancang untuk mengintegrasikan potensi ekologis dan ekonomis, sekaligus membuka peluang pemanfaatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa peranan vegetasi mangrove telah bergeser dari sekadar proteksi lingkungan fisik menjadi penggerak struktur ekonomi baru.
"Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan," ujar Subandi.
5 Poin Utama Komitmen Deklarasi
Dalam kesepakatan lintas daerah tersebut, dirumuskan lima pilar aksi utama:
- Pemberdayaan Inklusif dan Partisipatif Meliputi pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi wilayah, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta penempatan masyarakat sebagai aktor utama pelestarian.
- Pengembangan Ekonomi Berbasis Mangrove Optimalisasi skema silvofishery, perikanan berkelanjutan, diversifikasi produk olahan laut, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ekowisata, hingga penguatan daya saing UMKM lokal.
- Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal Peningkatan peran koperasi, kelompok usaha, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam memperluas akses pembiayaan, kemitraan strategis, serta tata kelola profesional.
- Sinergi Multipihak (Hexa-Helix) Penguatan intervensi kebijakan, riset akademis, komitmen investasi, akses teknologi, dan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) korporasi.
- Penyusunan Rencana Aksi Terukur Penetapan zona prioritas, pemetaan penerima manfaat, penyusunan indikator kinerja utama (KPI), serta skema evaluasi berkala.
Melalui integrasi program ini, Pemkab Sidoarjo memproyeksikan ekosistem mangrove tidak hanya berfungsi sebagai benteng abrasi, tetapi juga sebagai aset ekonomi produktif yang mampu menopang ketahanan ekonomi daerah secara jangka panjang.