POLEMIK TEMPAT BELAJAR TK DWP POPOH MENEMUI TITIK TERANG, DIKBUD DAN DPRD TURUN TANGAN
Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO (pojoktv.com) – Polemik tempat belajar TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, mulai menemui titik terang. Setelah sempat viral karena menumpang di gedung TPQ, para siswa kini mendapat opsi untuk menempati dua ruang kelas di SD Negeri Popoh selama gedung Balai Desa Popoh direhabilitasi.
Persoalan ini mencuat setelah seorang guru TK DWP Popoh mengunggah video di media sosial. Sejak 17 Agustus 2026, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terpaksa dipindahkan dari balai desa ke TPQ Al-Ikhlas karena ruangan yang lama akan dibongkar dan dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta DPRD Sidoarjo. Sekretaris Dikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih bersama Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori meninjau langsung lokasi pada Senin (7/9).
Netti menjelaskan, untuk sementara KBM TK DWP Popoh akan dipindahkan ke SD Negeri Popoh. Pihaknya akan menyiapkan dan membersihkan dua ruang kelas agar layak digunakan.
“Selama proses pembangunan di balai desa berlangsung, KBM dipindah ke SD Negeri Popoh menempati dua ruangan. Nanti kami siapkan dan bersihkan tempatnya,” ujar Netti.
Terkait adanya bangunan calon gedung TK yang terbengkalai, Netti mengaku baru mengetahui hal tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan ulang.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menilai persoalan ini murni dipicu oleh miskomunikasi antarpihak. Ia juga meluruskan anggapan bahwa pihak sekolah diusir dari balai desa.
“Sebenarnya kuncinya ada di komunikasi. Bukan diusir, melainkan dipindahkan karena gedung balai desa memang akan dibangun,” kata Dhamroni.
Dhamroni menambahkan, proyek pembangunan gedung TK permanen sebenarnya sudah memiliki pondasi di sekitar area SD Negeri Popoh. Namun, pengerjaannya terhambat karena status lahan Tanah Kas Desa (TKD) tersebut kini telah dialihkan menjadi aset pemerintah daerah.
Ia mendorong agar penyelesaian lokasi sementara maupun kelanjutan pembangunan gedung TK dibahas kembali melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dari segi anggaran, terdapat dana sekitar Rp 180 juta dari APBD yang dapat disinergikan dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bupati.
Mengenai jadwal rehabilitasi balai desa yang dianggarkan melalui APBDes, Dhamroni menyarankan agar pelaksanaan dimajukan dari rencana awal.
“Pemdes merencanakan pengerjaan mulai November. Namun saya sarankan dimajukan ke Oktober agar tidak terlalu lama mengganggu KBM,” tegasnya.
Kepala Desa Popoh Sugini menegaskan, pemindahan sekolah dilakukan murni agar KBM tetap berjalan saat balai desa dibongkar. Pihaknya sengaja memfasilitasi tempat sementara di TPQ Al-Ikhlas milik yayasan setempat.
Adapun Kepala TK DWP Popoh Sumarliyah menyatakan siap mengikuti keputusan pemindahan sementara tersebut, mengingat bangunan calon gedung TK yang ada belum layak dan telah terbengkalai selama kurang lebih empat tahun.
Melalui mediasi lintas pihak ini, seluruh opsi lokasi sementara—baik di SD Negeri Popoh, BUMDes, maupun TPQ—akan diputuskan resmi dalam Musdes dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan belajar anak-anak