Warga Pagerwojo Datangi Pendopo Delta Wibawa, Bahas Usulan CFD Baru Bersama Bupati Subandi

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

SIDOARJO, (pojoktv.com)– Sejumlah perwakilan warga Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran yang dikomandani oleh kepala desa,Yunan Khilmi,Jumat (13/11),mendatangi Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo guna memenuhi undangan audiensi bersama Bupati Sidoarjo, Subandi, Dinas terkait dan Satlantas Polresta Sidoarjo. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas permohonan warga terkait pembukaan area Car Free Day (CFD) baru di kawasan selatan Taman Tiara (Jalan Jodipati).
Dalam forum tersebut, perwakilan warga Pagerwojo, Bramanda Pratama Putra menyampaikan bahwa, usulan membuka titik CFD mandiri dilatarbelakangi oleh keluhan sekitar 200 pelaku UMKM asal desanya yang selama ini berjualan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Menurutnya, besaran iuran harian dinilai memberatkan di tengah pendapatan pedagang yang tidak menentu.
"Pedagang ini penghasilannya tidak menentu. Sehari kadang hanya dapat Rp100 ribu, tapi harus bayar iuran sekitar Rp15 ribu sampai Rp20 ribu, itu terasa berat bagi mereka," ujar Bram menjelaskan alasan warga mengajukan lokasi baru yang lebih dekat dengan pemukiman mereka.
Selain persoalan iuran, Bram menyebut keresahan pedagang juga dipicu oleh terbitnya surat rencana relokasi pada 2 November lalu ke sekitar Jalan Jenggolo. Meski rencana pemindahan lapak tersebut akhirnya dibatalkan, para pedagang tetap berharap memiliki ruang usaha alternatif di wilayahnya sendiri.
Tanggapan Bupati Subandi dan Wakasat Lantas
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan bahwa Pemkab untuk sementara waktu belum bisa mengizinkan pembukaan CFD baru di titik yang berdekatan dengan pusat kota. Ia menegaskan kegiatan CFD masih akan dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo guna menghindari kemacetan dan potensi gesekan di masyarakat.
"Kita tidak menolak ya, tetapi kita pusatkan CFD di Alun-Alun. Kalau dibebaskan ada CFD baru di jalan utama, tentu kemacetan akan terjadi dan pasti muncul konflik," jelas Subandi.
Subandi menambahkan, pemerintah daerah saat ini masih memproses mekanisme tukar guling (ruislag) aset jalan dengan pemerintah pusat—meliputi ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Timur, dan kawasan Jabon—sebagai dasar perluasan area publik di masa mendatang. Sebagai solusi jangka pendek, Subandi menyarankan warga memanfaatkan jalan desa atau titik di tingkat kecamatan dengan syarat mengantongi izin Camat dan Kapolsek setempat serta tidak mengganggu lalu lintas.
Di tempat yang sama, Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo, AKP Sigit, menegaskan bahwa penolakan izin di kawasan Pagerwojo murni didasarkan pada kajian teknis lalu lintas.
"Setelah kami melakukan evaluasi, survei lapangan, serta perhitungan rekayasa lalu lintas dan potensi kemacetan, kami belum bisa mengakomodasi pengajuan tersebut. Saat ini kami fokus mengoptimalkan kelancaran CFD yang sudah berjalan di Alun-Alun," tegas AKP Sigit.
