PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Hukum/Detail Berita

Uang Rakyat Sidoarjo 41 Miliar Diduga ‘Digoreng’ Lewat Proyek Pipa Fiktif, Mantan Direksi PDAM & Swasta Belum Tersentuh Kejaksaan dan Unit Tipikor Polresta Sidoarjo

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Mujianto Primadi•Minggu, 8 November 2026 | 10:01 WIB•111 kali dibaca

SIDOARJO,(pojoktv.com)– Peringatan tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, SH., M.Kn., agar para pejabat tidak melegitimasi praktik penyimpangan uang rakyat seolah dianggap angin lalu. Praktik dugaan korupsi skala besar dalam proyek Kerja Sama Investasi (KSI) Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo kini menjadi sorotan tajam.

​Proyek yang melibatkan Perumda Delta Tirta Sidoarjo dengan pihak investor private, PT Rafa Karya Indonesia (RKI), tersebut diduga kuat diwarnai pengkondisian sejak tahap awal, penggelematan (markup) harga, hingga penetapan skema skema bunga investasi yang jauh melampaui batas kewajaran perbankan.

​Potensi Kerugian Negara Membengkak Tembus Rp 40 Miliar

​Berdasarkan data dan dokumen analisis teknis yang dihimpun, proyek pemasangan pipa JDU untuk jalur Dusun Bangah–Kolonel Soegiono, Sumokali–Taman Pinang, serta interkoneksi DC tersebut disepakati dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp 41,3 miliar.

​Namun, jika mengacu pada Harga Standar Perusahaan (HSP) Perumda Delta Tirta Tahun 2023, riil estimasi nilai pekerjaan tersebut sejatinya hanya berada di kisaran Rp 24,4 miliar. Dari perhitungan selisih ini saja, sudah tampak celah indikasi potensi kerugian keuangan negara yang bernilai sangat fantastis, yakni sebesar Rp 16,9 miliar.

​Sayangnya, meski rekomendasi penghitungan ulang telah diterbitkan oleh tim monitoring dan konsultan pengawas, jajaran Direksi Perumda Delta Tirta terdahulu diduga sengaja "menutup mata" dan tidak pernah menindaklanjutinya melalui mekanisasi addendum kontrak.

​Tak berhenti di situ, skema pembayaran multi-years selama 5 tahun juga disusupi kesepakatan bunga investasi sebesar 11,3 persen per tahun. Nilai ini dinilai sangat janggal dan jauh melampaui rata-rata tingkat bunga perbankan nasional. Beban bunga tersebut diproyeksikan menambah pembengkakan kerugian negara hingga Rp 23,3 miliar—sebuah skema finansial yang jelas menabrak rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prinsip kewajaran harga.

​Modus Spesifikasi Teknis hingga Perubahan Metode Lapangan

​Selain pembengkakan biaya (cost overruns) di atas kertas, pelaksanaan fisik di lapangan turut memperlihatkan deretan pelanggaran spesifikasi teknis (spek):

  • ​Dugaan Pertukaran Merek Pipa: Hasil temuan konsultan pengawas dan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) mengungkap adanya penggantian merek pipa. Perjanjian awal yang mewajibkan penggunaan pipa merek Supralon diubah menjadi merek Vinilon tanpa persetujuan resmi. Perubahan ini berpotensi menimbulkan margin selisih harga tidak sah mencapai Rp 2,4 miliar.
  • ​Pengalihan Metode Pemasangan: Pekerjaan eksekusi jaringan pipa yang seharusnya menggunakan metode boring manual mendadak diubah menjadi open cut (galian terbuka) tanpa ditopang oleh addendum kontrak yang sah.

​Desakan Pengusutan oleh Korps Tipikor Mabes Polri

​Langkah pelaporan resmi kini disiapkan untuk memperkuat proses penyelidikan yang dikabarkan tengah dibidik oleh Korps Tindak Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri.

​Sejumlah nama kunci dari jajaran mantan direksi dan dewan pengawas Perumda Delta Tirta serta pihak swasta kini masuk dalam radar pertanggungjawaban hukum. Di antaranya Ir. Dwi Hari Soeryadi, M.MT (Direktur Utama Perumda Delta Tirta periode terkait), Ir. H. Yuddi Adriyana (Direktur PT Rafa Karya Indonesia), serta dua mantan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Delta Tirta yang diduga kuat mengetahui dan merestui skema investasi bermasalah tersebut.

​Masyarakat Sidoarjo kini menunggu langkah taktis aparat penegak hukum untuk membongkar secara tuntas siapa saja aktor intelektual di balik skandal proyek pipa jutaan liter air bersih yang dinilai merugikan kas daerah hingga puluhan miliar rupiah tersebut.