PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pendidikan/Detail Berita

Terbentur Zonasi, DPRD Kabupaten Malang Dorong Kerja Sama Lintas Batas untuk Akses Sekolah Warga Perbatasan

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Deni•Kamis, 19 November 2026 | 00:53 WIB•152 kali dibaca

​MALANG – Warga di kawasan perbatasan Kabupaten Malang masih kesulitan mengakses sekolah negeri akibat terbentur batas administratif dalam sistem zonasi. Kondisi ini mendorong DPRD Kabupaten Malang untuk menggagas kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Malang agar layanan pendidikan lebih mudah dijangkau masyarakat.

​Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq menyoroti kondisi di Kecamatan Pakis, khususnya Desa Mangliawan dan Saptorenggo. Secara geografis, warga di wilayah tersebut lebih dekat dengan sekolah negeri milik Pemerintah Kota Malang dibandingkan sekolah di wilayah Kabupaten Malang.

​Namun, penerapan sistem zonasi atau domisili berbasis wilayah administrasi membuat siswa asal Kabupaten Malang tidak leluasa mendaftar ke sekolah negeri di Kota Malang.

​Zia’ul Haq menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Malang guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Meski demikian, realisasi di lapangan masih menunggu payung hukum yang jelas.

​“Kerja sama tersebut sebenarnya sudah mulai kami komunikasikan. Namun, harus ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang agar bisa ditindaklanjuti oleh dinas teknis,” jelasnya.

​Menurutnya, sinergi antardaerah sangat dibutuhkan agar pelayanan publik tidak terhambat garis batas wilayah. Ia bahkan berharap kerja sama lintas batas ini nantinya tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga meluas ke sektor kesehatan serta pemasaran hasil pertanian Kabupaten Malang melalui BUMD milik Pemkot Malang.

​“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan. Kalau secara geografis fasilitas di Kota Malang lebih dekat, perlu ada formula kerja sama agar masyarakat Kabupaten Malang juga bisa mengaksesnya,” tegasnya.

​Selain mendorong kerja sama lintas batas, DPRD juga terus mengupayakan pembangunan fasilitas pendidikan baru di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri. Zia’ul Haq mengungkapkan, wilayah Kecamatan Karangploso telah masuk dalam perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

​“Karangploso sudah masuk dalam perencanaan. Kami juga mengusulkan beberapa titik lain yang belum memiliki sekolah. Harapannya, pemerataan pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau daerah yang selama ini kesulitan mengakses sekolah,” pungkasnya.