PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

Tekan Angka Stunting hingga Cegah Radikalisme Remaja, Pemkab Sidoarjo Perkuat Peran Ratusan Kader PPKBD

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Mujianto Primadi•Senin, 16 November 2026 | 03:12 WIB•105 kali dibaca

​

SIDOARJO,(pojokTv.com)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menggenjot upaya penguatan ketahanan keluarga sebagai garda terdepan dalam menekan angka stunting serta mencegah berbagai kerawanan sosial di masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan penguatan peran kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Senin (16/11/2026).

​Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dr. Hj. Sriatun ini diikuti oleh sekitar 400 peserta. Mereka terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), koordinator dan penyuluh KB, serta kader PPKBD se-Kabupaten Sidoarjo.

​Dalam arahannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para kader di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, kader KB bukan sekadar pelaksana teknis program, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mendampingi masyarakat secara langsung.

​"Saya berharap para kader dapat terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping, sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga," ujar Subandi.

​Subandi menyoroti tren angka stunting di Kabupaten Sidoarjo yang sempat melandai dari 14,8 persen pada 2021 menjadi 8,5 persen pada 2023, namun kembali merangkak naik ke angka 10,6 persen pada 2024. Dengan jumlah penduduk Sidoarjo yang kini mencapai kisaran 2,4 juta jiwa, tantangan pendampingan keluarga dinilai kian kompleks, terlebih di tengah adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian dana transfer ke daerah.

​Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati menekankan tiga langkah strategis yang wajib dijalankan para kader di lapangan:

  1. ​Pendataan Berbasis Fakta: Memperkuat pemetaan kondisi keluarga di wilayah masing-masing agar intervensi program pemerintah lebih tepat sasaran.
  2. ​Kolaborasi Lintas Sektor: Membangun sinergi kuat antara kader KB, pemerintah desa, TP PKK, kader kesehatan, dan perangkat daerah.
  3. ​Edukasi Perubahan Perilaku: Mengawal edukasi pola asuh, sanitasi air, dan pemenuhan gizi agar terwujud keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis.

​"Kita tidak bisa bekerja sendirian. Mulai dari pemda, kecamatan, kepala desa, hingga turun ke kader-kader harus bergerak bersama. Dengan dukungan program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, balita, dan keluarga dhuafa, insyaallah angka stunting di Sidoarjo bisa kita tekan," tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menindaklanjuti dinamika isu keluarga yang tengah berkembang di Kota Delta.

​Selain persoalan stunting, Heni memaparkan bahwa Sidoarjo masih menghadapi tantangan serius terkait anak putus sekolah, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga potensi masuknya paham radikalisme pada anak usia remaja.

​"Melalui forum ini, kami ingin meningkatkan peran serta kader dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga—mulai dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan. Ini adalah tantangan bersama yang harus kita jaga demi masa depan Sidoarjo yang lebih baik," pungkasnya.

​Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan pembekalan materi langsung dari perwakilan kementerian terkait serta Bunda GenRe Kabupaten Sidoarjo guna menyusun strategi taktis pendampingan keluarga hingga ke tingkat akar rumput.