PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

Sengketa Proyek Pembakaran Sampah Keputih: PT Unicomindo Desak Pemkot Surabaya Lunasi Tunggakan Rp104 Miliar

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Sugiantoro•Kamis, 12 November 2026 | 14:26 WIB•183 kali dibaca

​SURABAYA ,(pojoktv.com)-Persoalan tertunggaknya pengembalian investasi proyek pembakaran sampah (incinerator) di kawasan Keputih kembali mencuat ke permukaan. PT Unicomindo Perdana mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melunasi sisa kewajiban pembayaran yang mencapai sekitar Rp104 miliar, sekaligus menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

​Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (11/11/2026).

​Siap Dibayar Secara Bertahap

​Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menyatakan pihaknya masih membuka ruang dialog bagi Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Bahkan, perusahaan bersedia menerima mekanisme pembayaran secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini.

​"Jadi, kami siap dibayar dua kali karena nilainya memang besar. Mengingat kondisi keuangan Pemkot sekarang ini sedang agak sulit, kami siap dibayar dalam dua tahap," ujar Robert usai mengikuti rapat tersebut.

​Ia menjelaskan, tunggakan tersebut merupakan sisa enam kali angsuran dari total kesepakatan 18 kali pembayaran pengembalian investasi. Sebelumnya, Pemkot Surabaya diketahui telah membayarkan sebanyak 12 kali angsuran. Nilai enam pembayaran yang tertunda itu mencapai sekitar Rp104 miliar, belum termasuk selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance).

​Putusan Inkrah Wajib Dilaksanakan

​Robert menegaskan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak. Pihaknya pun telah melampirkan surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tertanggal 29 Mei 2026 yang menegaskan kewajiban pembayaran tersebut.

​Ia turut menyoroti penggunaan pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang selama ini dijadikan dasar oleh Pemkot Surabaya untuk menunda pembayaran. Menurutnya, pendapat hukum tersebut bersifat tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah.

​"Intinya semua pihak harus taat hukum, sesuai dengan prinsip negara kita sebagai negara hukum," tegasnya.

​Apabila persoalan ini tak kunjung menemukan titik terang, pihak perusahaan berencana membawa sengketa tersebut ke tingkat pusat dengan mengadukannya ke Komisi III DPR RI.

​Komisi B Sarankan Mediasi Lewat Kejaksaan Agung

​Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, mengungkapkan bahwa dalam forum RDP terkonfirmasi pembayaran memang sempat berjalan selama 12 kali sebelum akhirnya dihentikan. Ia menekankan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah semestinya dijalankan sesuai amar putusan.

​"Padahal dalam putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, disebutkan bahwa Pemkot harus membayar, tidak harus menunggu fasilitas dalam kondisi menyala," ungkap Machmud.

​Untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, Machmud menyarankan agar Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana menempuh jalur mediasi dengan melibatkan Kejaksaan Agung.

​"Lebih baik lagi kalau Unicomindo dan Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung sehingga semuanya bisa aman. Kalau memang secara hukum tidak boleh dibayar, ya tidak dibayar. Sebaliknya, kalau memang wajib dibayar, posisi Pemkot juga aman dalam mengambil kebijakan anggaran," jelasnya.

​Selain mendorong mediasi, Komisi B DPRD Surabaya juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembakaran sampah di Keputih untuk menelaah kondisi riil di lapangan. Jadwal inspeksi mendadak tersebut akan segera diagendakan bersama anggota komisi lainnya.

​Berdasarkan catatan resume RDP, sengketa ini telah melewati empat tingkatan peradilan dan seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap—mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Selama proses hukum berjalan, upaya perlawanan yang diajukan Pemkot Surabaya di semua tingkatan dinyatakan kalah.