PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Hukum/Detail Berita

Sengketa Lahan 1.850 Meter Persegi di Wajak Tak Kunjung Tuntas, Warga Malang Minta Bantuan Polri dan Masyarakat

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Iwan Said•Kamis, 12 November 2026 | 14:34 WIB•90 kali dibaca

​MALANG,(pojoktv.com) -Seorang warga pemilik lahan di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bernama Basuki, kembali menyuarakan permohonan keadilan terkait sengketa tanah miliknya yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

​Kali ini, Basuki melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia serta institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya jajaran kepolisian di wilayah Malang Raya, Kamis (12/11/2026).

​Dalam keterangannya, Basuki berharap aparat penegak hukum dapat turun tangan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah seluas 1.850 meter persegi tersebut. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, sehingga hak-hak warga negara semestinya dilindungi.

​"Saya memohon bantuan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Malang, Jawa Timur, agar dapat membantu menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi kami," ujar Basuki melalui surat pernyataannya.

​Klaim Kepemilikan Berdasarkan Putusan Pengadilan

​Basuki mengaku telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut selama puluhan tahun hingga menguras tenaga dan air mata, namun hingga kini belum ada kejelasan maupun eksekusi pengosongan lahan secara tuntas di lapangan.

​Sebagai dasar hukum kepemilikan, Basuki mengantongi sejumlah dokumen dan putusan resmi pengadilan, antara lain:

  1. ​Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen: Rangkaian ketetapan dan putusan pengadilan mulai tahun 2001, 2005, hingga tahun 2021.
  2. ​Objek Lahan: Bidang tanah seluas 1.850 meter persegi yang berlokasi di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
  3. ​Surat Ketua PN Kepanjen: Dokumen penetapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang menguatkan status kepemilikannya.

​Berdasarkan bukti ketetapan dan putusan dari PN Kepanjen tersebut, Basuki meyakini bahwa dirinya merupakan pemilik yang sah secara hukum.

​Ia juga menyoroti persoalan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta adanya pihak-pihak lain yang mengklaim lahan tersebut. Menurut Basuki, pada awalnya kondisi tanah tersebut masih kosong dan belum berdiri bangunan apa pun, serta belum pernah dilakukan proses pengosongan secara benar sesuai prosedur hukum. Ia pun meminta agar persoalan ini dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh jajaran Polres Malang.

​Harapan Eksekusi dan Kepastian Hukum

​Di bagian akhir surat permohonannya, Basuki kembali menekankan harapannya agar hak atas tanah seluas 1.850 meter persegi tersebut dapat segera diwujudkan secara nyata di lapangan sesuai putusan PN Kepanjen tahun 2001, 2005, hingga 2021.

​"Kami berharap lembaga penegak hukum, khususnya Polri, dapat membantu mewujudkan hak atas tanah kami sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tulisnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut—termasuk jajaran kepolisian setempat maupun pihak yang turut mengklaim lahan di Desa Codo—belum memberikan keterangan resmi untuk keberimbangan informasi.