PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

Polemik Embong Blimbing: Komisi B Soroti Kepastian Hukum dan Regulasi Ruang Publik

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Sugiantoro•Rabu, 18 November 2026 | 08:19 WIB•116 kali dibaca

​SURABAYA,(pojoktv.com) -Polemik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya, memasuki babak baru. Komisi B DPRD Kota Surabaya mulai menelusuri persoalan ini secara mendalam, mulai dari aspek regulasi, legalitas lokasi, hingga konsistensi kebijakan penataan kawasan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

​Rapat dengar pendapat lanjutan digelar pada Rabu (18/11/2026) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Bagian Hukum dan Kerja Sama (Bakumkarsa) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.

​Pembahasan dalam rapat ini berkembang lebih luas dari sekadar persoalan boleh atau tidaknya pedagang berjualan di trotoar. Persoalan mendasar yang disoroti meliputi status hukum lokasi Embong Blimbing, keberlakuan keputusan wali kota terdahulu, serta konsistensi penerapan regulasi penataan PKL.

​Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu titik dengan lokasi lainnya. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus memberikan kepastian hukum melalui kebijakan tertulis.

​"Permasalahan ini bukan hanya soal lokasi, tetapi ada hal lain yang perlu ditelusuri. Pemerintah kota harus mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai titik-titik yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus muncul perdebatan dan saling membandingkan antar-lokasi," ujarnya.

​Budi menambahkan, ketidakjelasan kebijakan berpotensi memicu konflik serupa di masa mendatang. Diperlukan pedoman tegas agar pedagang maupun masyarakat memahami batasan pemanfaatan ruang publik.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai konsep kawasan wisata kuliner harus memiliki definisi yang jelas, termasuk terkait fasilitas pendukung dan pengaturan aktivitas perdagangan.

​"Intinya kita mencari persepsi yang sama. Setelah itu tercapai, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya," tegas Machmud.

​Menanggapi hal ini, perwakilan Bakumkarsa Pemkot Surabaya, Firly, menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang pejalan kaki merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014. Aturan tersebut membuka peluang pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, waktu, jumlah pengguna, serta persyaratan teknis yang berlaku.

​"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelas Firly.

​Di sisi lain, pendamping pedagang Embong Blimbing, Roby, dalam rapat sebelumnya mengungkapkan bahwa para pedagang mengantongi dasar hukum berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991. Aturan tersebut menetapkan Embong Blimbing sebagai salah satu lokasi PKL.

​"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami punya Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.

​Status hukum Keputusan Wali Kota Tahun 1991—apakah masih berlaku, telah diubah, atau gugur oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020—kini menjadi fokus utama yang harus dijelaskan secara resmi oleh Pemkot Surabaya.

​Komisi B menegaskan bahwa penataan kota tidak boleh berhenti pada tindakan penertiban semata. Kepastian hukum lokasi, transparansi kebijakan, dan perlindungan fungsi fasilitas umum harus berjalan beriringan agar tidak menyisakan polemik berkepanjangan bagi pedagang maupun masyarakat luas.