Mahasiswa Sidoarjo Gedor Gedung DPRD: Bakar Ban, Terobos Barikade, dan Sodorkan 5 Poin Tuntutan

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

SIDOARJO, (pojoktv.com)-Aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan aliansi organisasi mahasiswa Sidoarjo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Rabu sore (10/11/2026), sempat diwarnai sedikit kericuhan. Massa mahasiswa dari berbagai aliansi seperti Cipayung, PMII, GMNI, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berupaya menerobos barikade kepolisian, melakukan aksi dorong pagar, serta membakar ban bekas sebelum akhirnya berhasil dikondisikan oleh petugas.
Di tengah situasi yang memanas, massa mendesak agar pimpinan daerah hadir langsung untuk berdialog. Bupati Sidoarjo Subandi bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Sekretaris Daerah, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akhirnya menemui para mahasiswa dan mempersilakan perwakilan mereka masuk untuk menggelar audiensi di ruang paripurna.
5 Poin Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam audiensi tersebut, Alvin Ananta selaku perwakilan mahasiswa memaparkan lima poin tuntutan krusial yang dinilai belum diindahkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Pertama, mahasiswa menyoroti angka stunting di Sidoarjo yang masih meninggi serta lonjakan kasus HIV. Kedua, mereka mendesak penanganan serius terhadap maraknya kasus perundungan (bullying) dan pencabulan di ranah pendidikan. Ketiga, aliansi mahasiswa mengangkat persoalan tingginya angka anak tidak sekolah.
Poin keempat berkaitan dengan paradoks Sidoarjo sebagai kota industri yang justru diiringi oleh peningkatan angka pengangguran. Terakhir, mahasiswa menuntut adanya realokasi anggaran serta transparansi kebijakan, termasuk menyoroti program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), hingga persoalan tata ruang di kawasan Frontage Road Gedangan.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Pihak eksekutif dan legislatif berjanji akan menyerahkan data konkret serta rekapitulasi penanganan tuntutan tersebut kepada mahasiswa paling lambat pada Kamis sore (11/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Respons DPRD Sidoarjo dan Rencana Pembentukan Satgas Pendidikan
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyambut baik masukan konstruktif yang disampaikan oleh para mahasiswa, baik yang mencakup isu nasional maupun isu lokal daerah.
Terkait maraknya kasus pungutan liar (pungli) serta kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah (SD/SMP), Abdillah menyatakan pihaknya mendukung penuh usulan mahasiswa untuk membentuk Satgas Pendidikan guna mengawasi ekosistem sekolah secara ketat.
"Jika memang terbukti ada yang melanggar peraturan, kami minta untuk diberikan sanksi yang seberat-beratnya, termasuk pencopotan kepala sekolah jika diperlukan," tegas Abdillah di hadapan peserta audiensi.
Mengenai dugaan pemangkasan anggaran penanggulangan kemiskinan dan sektor sosial, DPRD memastikan akan segera berkoordinasi dengan Komisi D untuk memanggil dinas terkait guna melakukan pendalaman dan evaluasi mendalam.
Aksi damai yang berujung audiensi ini ditutup dengan kesepakatan bahwa pihak pemda dan DPRD akan segera merekapitulasi data yang diminta, dengan catatan mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila komitmen tersebut tidak segera diwujudkan.
