Libatkan 400 Personel Gabungan, Satpol PP Tertibkan 25 Bangli di Frontage Road Buduran

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

SIDOARJO,(pojoktv.com)– Penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo kembali berlanjut dengan menyasar segmen Buduran. Sebanyak 25 bangunan yang mayoritas difungsikan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha dibongkar petugas pada Senin (16/11/2026) pagi.
Namun, penertiban terhadap bangunan yang masih mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) ditunda sementara sambil menunggu proses koordinasi lebih lanjut.
Operasi penertiban ini melibatkan sekitar 400 personel gabungan yang terdiri atas 200 anggota Satpol PP Sidoarjo serta 200 personel TNI dan Polri.
Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yani Setyawan, menjelaskan bahwa 25 bangunan yang ditertibkan tersebut merupakan sisa dari total lebih dari 180 bangunan yang sebelumnya berdiri di kawasan tersebut. Menurutnya, proses penertiban berjalan lancar karena sebagian besar pemilik bangunan telah membongkar lapaknya secara mandiri.
"Alhamdulillah, sebagian besar sudah sadar untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri," ujar Yani saat ditemui di lokasi penertiban, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Satpol PP memberikan perlakuan khusus bagi bangunan yang berdiri di atas lahan berstatus SHM. Pemilik lahan, baik perorangan maupun perusahaan, akan dipanggil guna membahas pemanfaatan aset tersebut agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
"Untuk yang masih berstatus SHM, sementara kita keluarkan dulu dari daftar penertiban. Nanti yang bersangkutan akan kita panggil untuk dikoordinasikan mengenai pemanfaatan asetnya," jelas Yani.
Langkah penertiban di sepanjang jalur Frontage Road—yang mencakup kawasan Waru, Gedangan, hingga Buduran—ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan fungsi jalan.
Ke depan, Satpol PP akan terus menyesuaikan langkah penertiban dengan perkembangan penanganan kawasan di lapangan, termasuk kelanjutan pembangunan flyover serta proses negosiasi ganti untung bagi bangunan lain yang terdampak pengembangan infrastruktur.
