PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

Jelang Nataru, DPRD Dorong Operasi Pasar di Surabaya Turun ke Tingkat Kelurahan dan RW

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Sugiantoro•Jumat, 20 November 2026 | 08:08 WIB•78 kali dibaca

​SURABAYA,(pojoktv.com) – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah skema pelaksanaan operasi pasar menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ia meminta operasi pasar kebutuhan pokok tidak lagi terpusat di pasar tradisional, melainkan langsung digelar hingga tingkat kelurahan dan RW agar tepat sasaran.

​Usulan itu disampaikan Baktiono di ruang Komisi B DPRD Kota Surabaya, Jumat (13/11/2026). Politikus senior Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai lonjakan permintaan bahan pokok di penghujung tahun merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi lewat perbaikan pola distribusi.

​"Terdapat tiga momentum utama yang biasanya mendorong peningkatan kebutuhan sembako, yakni Ramadan menjelang Idulfitri, Iduladha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang paling tinggi itu bulan suci Ramadan, yang kedua Iduladha, dan yang ketiga menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu harus diantisipasi setiap tahun," ujar Baktiono.

​Menurutnya, meski stok di tingkat pelaku usaha umumnya mencukupi, penumpukan pasokan berisiko memicu aksi spekulasi harga oleh oknum tertentu. Kehadiran pemerintah dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli warga.

​Cegah Subsidi Dinikmati Tengkulak

​Baktiono menyoroti kelemahan operasi pasar yang selama ini digelar di area pasar tradisional. Alih-alih menjangkau warga berpenghasilan rendah, barang bersubsidi justru rawan diborong pedagang atau tengkulak.

​"Kalau operasi pasarnya langsung di pasar, yang datang bisa tengkulak atau pedagang. Tetapi kalau operasi pasarnya langsung di setiap RW atau minimal kelurahan, kemudian warga yang tidak mampu diundang berdasarkan data, mereka tinggal menebus dengan harga subsidi," jelasnya.

​Melalui basis data warga prasejahtera di tiap wilayah, Pemkot dapat menyalurkan paket sembako bersubsidi secara langsung kepada penerima yang sudah terverifikasi.

​Gandeng Swasta Tanpa Bebani APBD

​Dari sisi pembiayaan, Baktiono menilai Pemkot tidak perlu sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah cukup bertindak sebagai fasilitator untuk menggandeng pabrik, distributor, hingga pihak swasta agar menyuplai bahan pokok dengan harga pabrikan atau kulakan.

​"Yang mengajak itu bukan uangnya Pemkot. Mengajak pabrik, mengajak distributor. Kalau pemerintah yang mengajak, mereka bisa ikut berpartisipasi dengan harga yang sangat terjangkau, paling tidak harga kulakan," ungkapnya.

​Paket sembako yang disediakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti beras 5 kilogram, minyak goreng 2 kilogram, dan gula pasir.

​Sinergi Lintas Perangkat Daerah

​Untuk merealisasikan skema tersebut, Baktiono mendorong sinergi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Bagian Perekonomian, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya dalam memetakan kebutuhan warga di lapangan.

​"Kalau pemerintah kota serius, minimal setiap kelurahan bisa menjangkau warga yang paling membutuhkan. Dinas Koperasi, Bagian Perekonomian, dan Kesra bisa bersama-sama merangkum kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

​Dengan skema distribusi berbasis wilayah ini, gejolak harga pangan jelang akhir tahun diharapkan dapat ditekan sekaligus memastikan akses pangan murah benar-benar dinikmati warga yang membutuhkan.