Gelar Bulan Panutan Pajak Daerah, Sidoarjo Optimalkan PAD dan Kejar Sisa Target Rp284 Miliar Jelang Akhir 2026

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV
SIDOARJO,(pojoktv.com)-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan digitalisasi sistem pembayaran. Hingga November 2026, realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 84,23 persen atau sekitar Rp1,5 triliun dari total target sebesar Rp1,8 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam acara Bulan Panutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dirangkai dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak panutan di Sidoarjo, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan bahwa taat pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan keteladanan yang harus dimulai dari para pemimpin dan tokoh masyarakat.
"Siapapun yang dipercaya masyarakat—baik pejabat, ASN, tokoh masyarakat, maupun pengusaha—harus menjadi contoh pertama. Pajak daerah ini menyumbang sekitar 63-65 persen dari PAD, atau sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah. Artinya, pembangunan jalan, kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas umum semuanya bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama," ujar Subandi di hadapan para tamu undangan, pejabat daerah, serta perwakilan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Meski demikian, Subandi mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih harus mengejar sisa target sekitar 15,8 persen atau setara kurang lebih Rp284 miliar dalam waktu sekitar tujuh minggu menjelang akhir tahun 2026.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai berkat kerja keras bersama, sinergi lintas sektor, serta penerapan digitalisasi yang masif untuk mencegah kebocoran anggaran dan pendapatan pajak.
Apresiasi untuk Wajib Pajak Panutan
Sebelumnya, Kepala BPPD Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, melaporkan bahwa penyelenggaraan Bulan Panutan Pajak Daerah ini merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan seluruh stakeholder atas kontribusi aktif mereka dalam penguatan kemandirian fiskal daerah.
"Bulan panutan ini adalah salah satu umpan balik kami kepada para wajib pajak. Dengan adanya apresiasi ini, kami berharap masyarakat semakin termotivasi dan patuh membayar pajak tepat waktu," kata Yudhi.
Ia merinci bahwa pada tahun 2026 ini, apresiasi diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima penghargaan yang meliputi:
- Piagam penghargaan kepada instansi pemerintah atas dukungan optimalisasi pajak daerah.
- Penghargaan kepada lembaga dan badan usaha untuk jenis pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, PBJT perhotelan, makanan dan minuman (mamin), serta tenaga listrik.
- Penghargaan untuk pajak BPHTB bagi notaris dan orang pribadi, serta PBB-P2 untuk badan usaha, orang pribadi, dan desa panutan.
- Penghargaan dan apresiasi atas kepatuhan pembayaran PKB dan BBNKB melalui kolaborasi dengan OPD terkait, termasuk undian berhadiah satu pemenang untuk setiap kecamatan (total 18 pemenang).
Yudhi menambahkan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo tergolong tinggi, yakni berada di kisaran 80 hingga 90 persen setiap tahunnya. Khusus untuk sektor makanan dan minuman (mamin), pihaknya telah memasang alat rekam transaksi (tapping box) guna memastikan transparansi penyetoran pajak yang dititipkan pengunjung.
Menanggapi dinamika kepatuhan wajib pajak potensial seperti restoran Mie Gacoan yang sempat memiliki tunggakan, Yudhi memastikan bahwa pihak manajemen telah kooperatif menyelesaikan kewajiban dan melunasi tagihan terutangnya setelah dilakukan pemeriksaan bersama.
Strategi Hadapi Tantangan Anggaran 2027
Di sisi lain, Bupati Subandi juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab Sidoarjo ke depan, termasuk adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pada tahun 2026, pemotongan tersebut mencapai sekitar Rp647 miliar, dan direncanakan bertambah lagi sekitar Rp200 miliar pada tahun 2027 mendatang.
Untuk menyiasati potensi defisit tersebut, Pemkab Sidoarjo mengandalkan efisiensi anggaran serta inovasi digitalisasi pengelolaan pajak melalui pembangunan dashboard pemantauan real-time yang mulai digencarkan sejak awal tahun. Langkah ini terbukti mendongkrak pendapatan pajak secara signifikan dan meminimalisasi potensi kebocoran PAD.
"Kita harus terus berinovasi meningkatkan PAD. Melalui digitalisasi yang kita jalankan, pendapatan kita menunjukkan tren positif. Mari kita terus perkuat sinergitas dan komitmen bersama untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan," pungkas Subandi.

