PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

Dapur SPPG Lopang Lamongan Pilih Potong Gaji Relawan ketimbang PHK Massal

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Farid•Selasa, 10 November 2026 | 06:59 WIB•175 kali dibaca

​LAMONGAN,(pojoktv.com)-Kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menginstruksikan pengurangan jumlah relawan di setiap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga separuh dari kuota awal memicu keresahan. Kebijakan ini berpotensi menambah angka pengangguran akibat banyaknya relawan yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah baru.

​Kendati demikian, tidak semua pengelola Dapur SPPG memilih langkah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengelola Dapur SPPG di Desa Lopang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, justru mengambil opsi bijak dengan mempertahankan seluruh pekerja mereka.

​Sebagai solusinya, pihak pengelola menyepakati penyesuaian honorarium bersama para relawan. Kebijakan pengurangan gaji tersebut berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per relawan setiap harinya.

​Salah satu relawan Dapur SPPG Lopang, Ayu Purwanti, mengungkapkan bahwa para pekerja menyambut baik langkah kompromi yang diambil pengelola dapur. Bagi mereka, pemotongan sebagian gaji jauh lebih baik daripada harus kehilangan pekerjaan secara total.

​"Kami lebih memilih gaji dikurangi ketimbang harus diberhentikan. Di kondisi sekarang, mencari pekerjaan baru sangat sulit," ungkap Ayu.

​Sementara itu, Kepala SPPG Lopang, Muhamad Riwangga, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak merumahkan relawan diambil atas pertimbangan kemanusiaan dan dampak sosial di tingkat lokal. Menurutnya, jika pemutusan kerja dilakukan secara serentak, hal itu hanya akan memperpanjang daftar pengangguran, khususnya di wilayah Lamongan.

​"Kami berpikir panjang. Jika mereka dikeluarkan, angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Lamongan, akan makin meningkat. Maka dari itu, kami menyepakati opsi pengurangan gaji agar semua tetap bisa bekerja," jelas Riwangga.

​Fenomena ini menjadi gambaran dilema di lapangan pasca-kebijakan baru BGN diterapkan. Para pengelola Dapur SPPG berharap ada evaluasi kebijakan agar keberlanjutan program pemenuhan gizi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan nasib para relawan yang selama ini telah berdedikasi.