PojokTV
BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru...
Pemerintahan/Detail Berita

17 Kendaraan Dinas Diskopindag Kota Malang Menunggak Pajak, Pembayaran Baru Dianggarkan pada 2027

Foto Utama Berita

Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: Deni•Kamis, 19 November 2026 | 13:44 WIB•140 kali dibaca

​MALANG,(pojoktv.com)– Sebanyak 17 kendaraan dinas milik Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran pajak tersebut baru direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dan ditargetkan terealisasi pada Februari mendatang.

​Persoalan ini mencuat setelah Malang Corruption Watch (MCW) mengungkap adanya 128 kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang menunggak pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.

​Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, membenarkan temuan di instansinya tersebut. Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran disebabkan belum tersedianya alokasi anggaran dalam APBD 2026.

​“Memang belum dianggarkan untuk 17 kendaraan itu, sehingga baru terbayarkan pada Februari tahun anggaran 2027,” ujar Eko saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

​Menurut Eko, belasan kendaraan tersebut merupakan keluaran lama, sebagian di antaranya buatan tahun 2015 dan 2016, yang kini sudah tidak lagi digunakan untuk operasional kedinasan.

​Perbedaan Data

Meski demikian, terdapat perbedaan data antara pihak dinas dan temuan MCW. Berdasarkan catatan MCW, jumlah kendaraan dinas Diskopindag yang menunggak PKB mencapai 29 unit, yang terdiri atas 17 kendaraan roda dua dan tiga, serta 12 kendaraan roda empat ke atas. Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai selisih data tersebut.

​Secara keseluruhan, MCW mencatat 128 kendaraan dinas di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Malang menunggak PKB. Rinciannya meliputi 96 kendaraan roda dua dan tiga, serta 32 kendaraan roda empat ke atas.

​Badan Pekerja MCW, Mu’izzul M. Mubarok, menilai temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan administrasi aset daerah. Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas seharusnya masuk dalam perencanaan anggaran rutin setiap OPD agar tidak menimbulkan tunggakan.

​Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang gencar mengimbau masyarakat untuk taat pajak, sementara aset milik pemerintah daerah sendiri masih menunggak kewajiban serupa.

​“Kami mendesak Wali Kota Malang memastikan seluruh OPD terkait segera menyelesaikan pembayaran PKB dan membuka progresnya kepada publik. Kami juga meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengevaluasi tata kelola dan inventarisasi aset daerah,” tegas Mu’izz.

​MCW menambahkan, hingga kini total nilai tunggakan pajak dari 128 kendaraan tersebut belum dapat dipastikan akibat keterbatasan pendataan aset di lingkungan Pemkot Malang.